paper sejarah

ISLAM INDONESIA MASA KINI

Disusun Guna Memenuhi
Tugas Mata Kuliah Sejarah kebudayaan dan Peradaban Islam







Dosen Pengampu : Mansur S.Ag M.Ag

Disusun oleh : Solechan (AS –B)
NIM : 07350059



AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008
A. Intelegensia Muslim Indonesia
Pasca kemerdekaan, meski kalah, inteligensia Muslim tetap bisa tampil sebagai elit politik yang dominan. Antara 1950-1954, mereka menolak gagasan pendirian negara Islam sekaligus menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pada 1960-an, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Islam Indonesia (PII) memainkan peran besar dalam demonstrasi menjatuhkan rezim Sukarno. Dominasi keduanya menandai signifikansi pertama inteligensia Muslim Indonesia pasca kemerdekaan. Akan tetapi, menurut Yudi, mereka masih butuh waktu lama sebelum tampil dalam kepemimpinan politik karena ketika kekuasaan beralih dari Soekarno ke Soeharto, inteligensia sekuler di bawah militer masih mendominasi dunia politik Indonesia. Orde Baru-nya Soeharto, meski dimulai dengan diskursus pengkhianatan intelektual di mana para pengecam di masa lalu berbalik arah menjadi pengkhianat yang siap dikecam generasi berikutnya, tidak mencegah keterlibatan inteligensia Muslim dalam dunia politik. Setelah era generasi pertama Inteligensia Muslim seperti Agus Salim dan Tjokroaminoto, generasi keduanya adalah seperti M. Natsir, M. Roem dan K. Singodimedjo pada 1950-an yang cenderung non-kooperatif. Kontribusi generasi kedua adalah munculnya kader-kader yang dilatih menjadi pemimpin gerakan dakwah dan masjid kampus. Selanjutnya, generasi Ketiga seperti Lafran Pane, A Tirtosudiro dan Jusdi Ghazali pada 1960-an merupakan anak revolusi kemerdekaan sehingga cenderung kooperatif. Generasi keempat seperti Nurcholish Majid, Imadudin Abdurrahim dan Djohan Efendi pada 1970-an terbelah menjadi dua: yakni gerakan dakwah yang kritis terhadap ortodoksi negara dan gerakan pembaharu yang mendukung.. Persamaan keduanya yakni kepentingan mereka dalam kebudayaan dan civil society. Kontribusi gerakan dakwah adalah Islamisasi komunitas akademis-sekuler sedangkan gerakan pembaharu pada fenomena Islamisasi dunia birokrasi dan politik Indonesia. Muara keduanya adalah generasi kelima, yakni Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), pada awal 1990-an dengan Habibie sebagai ikon sentralnya. Pengunduran diri Soeharto dan diganti Habibie pada 1998 lantas membuka peluang tokoh ICMI untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik yang besar. Sebenarnya, Habibie memiliki mandat Presiden sampai 2003 namun suasana pada 1998 mendesak percepatan penyegaran pemerintahan sehingga ia terpaksa tunduk pada opini publik yang menuntut percepatan Pemilu. Pasca Pemilu 1999, lengsernya Habibie menandai akhir peran politik ICMI meski tidak mengakhiri kehidupan politik para anggotanya dan posisi strategis mereka dalam dunia politik Indonesia. Contohnya, pasca Habibie, aliansi Poros Tengah dan Golkar berhasil memenangkan Gus Dur menjadi presiden. Dalam kabinet Gus Dur yang pertama, terdapat 6 menteri dari ICMI, tanpa menghitung anggota ICMI yang nominal, plus para intelektual Muslim berlatar organisasi lainnya. Ketika Megawati menggantikan Gus Dur pada 23 Juli 2001, jumlah wakil intelektual Muslim di kabinet dan lembaga negara yang lain juga tidak jauh berbeda. Selanjutnya, seiring surutnya generasi kelima (ICMI,) lahir generasi generasi keenam yang sebagian anggotanya lahir pada 1970-an dan 1980-an seperti Ulil Abshar Abdalla, Fachri Hamzah. Generasi ini, menurut Yudi, tidak homogen karena rivalitas para pengikutnya terutama mengenai masalah manhaj (metode penalaran), jaringan intelektual dan persaingan memperebutkan kepemimpinan. Harakah yang paling berpengaruh, ialah harakah yang dipengaruhi Ikhwanul Muslimin, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan partai politiknya, Partai Keadilan Sejahteran (PKS). Meski demikian, generasi baru aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari NU juga mengalami proses liberalisasi dalam tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mereka berkolaborasi dengan intelektual muda dari latar universitas sekuler. Pada awal abad 21, intelektual muda Muslim yang tergabung dalam Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Ulil-Abshar Abdalla sebagai ikon sentralnya, karena keterbukaannya terhadap kondisi global postmodern menjadi lebih mendalam apresiasinya terhadap nilai-nilai liberal dan sekuler Barat. Membaca buku Yudi secara keseluruhan, menurut saya, terasa menyejukkan karena mencerahkan, tetapi sekaligus juga menjadi begitu melelahkan karena kita seperti diajak untuk ikut dalam napak tilas perjalanan panjang sejarah perkembangan inteligensia Muslim Indonesia dan relasinya dengan kekuasaan selama abad 20. Satu abad memang kurun waktu yang terlalu panjang bagi penulisan sejarah, sehingga hasilnya terlalu tebal dan melelahkan para pembacanya. Selain itu pembaca juga terkadang mendapati kesulitan memahami jalinan simpul-simpul relasi kuasa dan inteligensia Muslim yang begitu kompleks. Kurun waktu yang terlalu panjang ini juga mengakibatkan Yudi kurang sanggup meliput semua elemen, perspektif maupun impuls yang memiliki kaitan dengan tema buku ini. Walhasil, banyak sel data yang kosong ataupun tidak terisi penuh, padahal cukup signifikan terhadap tema buku.. Sel data yang kosong, misalnya, peran intelektual Muslim perempuan. Padahal, gerakan kesetaraan gender yang diusung oleh beberapa intelektual Muslim perempuan Indonesia sudah mulai dirintis pada akhir tahun 1970-an khususnya oleh Fatayat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah baik langsung atau tidak, memiliki signifikansi pada perkembangan inteligensia Muslim. Yudi juga terkadang menggunakan one side perspective, misalnya dengan hanya melihat perkembangan inteligensia Muslim yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tradisi intelektual sekuler-non Muslim dari perspektif inteligensia Muslim saja. Yudi menekankan dominasi dimensi kultural-politik tanpa mempertimbangkan analisis-mikro tentang proses transformasi ekonomi dan profesi inteligensia Muslim. Penggunaan genealogi dalam aspek metodologi sebenarnya membawa serta beberapa kelebihan seperti pertama, menutupi kelemahan sejarah yang cenderung menampakkan kontinuitas karena menggunakan periodisasi yang bersifat parsial, pemisahan identitas secara sistematis dan perjuangan subyek pengetahuan. Dalam hal ini sifat komplementer genealogi justru karena tekanannya pada diskontinuitas. Kedua, genealogi bermanfaat dalam hal pencarian orisinalitas, otentisitas dan membuka jalan bagi kemungkinan lain dalam perkembangan sejarah. Namun penggunaan genealogi bukannya tanpa kelemahan. Setidaknya meskipun menolak aspek metahistoris yang menyebarkan pentingnya idealisme tanpa mendefinisikan secara teleologis, tapi genealogi membutuhkan sejarah untuk menghalau tirai penutup keaslian (originality) obyek sejarah melalui pengetahuan secara detail dan lengkap segala even sejarah. Dalam buku Yudi kelemahan genealogi bisa kita lihat dari penjelasan yang sepotong-sepotong dan one side perspective. Jelasnya, dengan genealogi Yudi telah dengan sengaja mengabaikan banyak faktor signifikan dalam relasi kuasa dan inteligensisa Muslim. Selanjutnya, kelemahan genealogi juga karena ia berhubungan dengan metode ketat dan pengetahuan yang mendetail serta bergantung pada akumulasi sumber material secara massif sehingga membutuhkan kesabaran yang esktra. Implikasinya dalam buku Yudi adalah banyak sel-sel data yang kosong atau kurang dipenuhi penjelasan memadai seperti telah dijelaskan di atas. Terlepas dari itu semua, buku karya Yudi ini memang tetap harus dan layak dibaca oleh siapapun yang memiliki interest terhadap masa depan Indonesia. Hal ini tentu tak lepas dari kepiawian Yudi dalam menyediakan penjelasan baru terhadap sejarah sosial Indonesia terutama yang menyangkut relasi kuasa dan inteligensia Muslim dengan memperhitungkan sentralitas ide dan figure kuncinya dalam perkembangan sejarah tersebut. Dengan kajian yang fundamental semacam ini, Yudi telah membawa kita kepada babak baru dalam diskusi mutakhir tentang peran Islam di Indonesia pada abad ke-21. []
B. Gerakan Mahasiswa Islam
Di tahun 1998 Gerakan Mahasiswa Islam (GMI) tampil sebagai kekuatan baru dan berhasil menjatuhkan Soeharto. Pasca jatuhnya Soeharto, gerakan mahasiswa (GM) mengalami polarisasi gerakan. Hal ini mengundang kritik, bahwa gerakan mahasiswa ternyata tidak bersungguh-sungguh atas perjuangan reformasi hingga implementasi strategis Enam Visi Reformasi. Lima tahun berlalu menjelang pemilu legislatif, gerakan mahasiswa mengalami kegamangan akibat ketidakberdayaan terhadap drama politik elit-dari kebijakan pemerintah menjual aset-aset negara, apatisme terhadap problematika sosial dan ‘kontrak-kontrak’ politik akibat intervensi asing hingga penjualan idealisme mahasiswa dengan jabatan dan sogokan. Pragmatisme politik menjadikan mahasiswa tidak berwibawa sebagai pembawa aspirasi rakyat. Benar apa yang dikatakan Kuntowijoyo (1993), tidak terbukti dalam sejarah bahwa politik sangat menentukan. Yang lebih berperan dan menentukan adalah arus besar berupa kekuatan-kekuatan sejarah yang meliputi perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan kultural. Fernand Braudel, sejarawan Prancis, mengkategorikan perubahan politik pada sejarah jangka pendek. Interaksi GM dengan politik setelah 32 tahun rezim Soeharto amat pendek. Namun sudah cukup berhasil menyadarkan masyarakat akan arti kebebasan dan partisipasi, walau gagal menyadarkanartikemerdekaandankemandirian. Satu tabiat sejarah di abad 20-dalam studi John L. Esposito atas keterlibatan Ikhwanul Muslimin di beberapa negeri Islam-bahwa keterlibatan politik gerakan Islam (Harakah Islamiyah) di negara-negara berkembang berhasil membuka keran otoritarianisme politik rezim, kebebasan, egalitarianisme dengan melibatkan masyarakat atas kebijakan-kebijakan publik, dan tentunya membuka peluang terjadinya demokratisasi. Namun sayang, saya melihat ketika keran-keran politik itu terbuka GM mengalami decline. Penurunan ini terjadi pada saat masyarakat tumbuh berkembang mengambil peran-peran strategis yang sebelumnya merupakan isu dan wacana yang diusung GM. Sampai-sampai muncul wacana ketika negara dan masyarakat sudah demokratis gerakan mahasiswa menjadimandul. Wacana ini menarik untuk dikritisi. Pola pikir GM mandul ketika negara (sudah?) demokratis jelas menjebak GMI untuk tidak melangkah pada pengembangan potensi yang dimiliki. Gerakan Mahasiswa Islam tidak menganut teologi konflik, ia berwatak harmonis (ukhuwah Islamiyah sebagai watak mu’amalahnya). Musuh kita saat ini sangat abstrak dan komprehensif, keterbelakangan pendidikan, pengangguran, kemiskinan, kehilangan motivasi dan inisiatif serta lainnya. Sehingga bukan jamannya lagi membenturkan ideologi kiri dan kanan menjawab persoalan-persoalan itu. Tirani kebathilan bukan sekedar wacana, di masa pilpres dan pasca terpilihnya presiden operasi korupsi, money politic dan rencana-rencana penjualan aset negara, serta intervensi asing semakin kentara. Kriminalitas tipe itu pun mengalami proliferasi. Jadi persoalan yang dihadapi GM semakin kompleks.
C. Pemilu
Tak lama lagi, tepatnya 13 bulan ke depan, Indonesia akan menggelar pemilu secara langsung kali kedua. Sudah tentu, suhu politik kian memanas dan euforia mendirikan partai-partai baru kian bermunculan. Hingga kini, kurang lebih ada sekitar 112-an partai politik baru yang telah mendaftar di Departemen Hukum dan HAM saat ini. Dari sekian banyak partai baru tersebut, setidaknya terdapat sepuluh parpol Islam ataupun parpol yang berbasiskan ormas Islam. Untuk itu, pesta demokrasi 2009 masih akan tetap diwarnai pertarungan parpol Islam. Pertarungan antarparpol Islam tersebut dapat berimplikasi terhadap parpol Islam itu sendiri, terutama pada parpol Islam lama yang pernah mengikuti pemilu 2004 seperti PPP, PKS, PBB, PBR, PAN maupun PKB. Pertanyaannya, bagaimana pertarungan parpol Islam pada 2009? Pengamat politik Prof. Dr. Azyumardi Azra, menilai bahwa peluang parpol berbasis Islam seperti PPP, PKB, PBB, PAN dan PKS pada Pemilu 2009 masih sangat kecil. Pernyataan di atas diperkuat oleh hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) oktober 2007, bahwa ditemukan tidak adanya pergeseran yang signifikan dalam area Islam politik pada tingkat elektoral. Survei LSI menunjukkan bahwa partai Islam dan partai berbasis Ormas Islam masih berada pada level di bawah ketiga partai nasionalis atau sekuler yakni: PDI Perjuangan 20%, Golkar (17,5%) dan PD 14%. Sementara parpol Islam hanya menempati: PKB 4%, PAN 3%, PPP 4% dan PKS 4% dari 1300 jumlah sampel di 33 propinsi dengan margin of error +/- 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Temuan survei di atas tentunya tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh perilaku pemilih. Namun setidaknya hal tersebut dapat menjadi tantangan dan intropeksi bagi partai Islam maupun partai berbasis Ormas Islam untuk berbenah diri dan bekerja lebih keras dalam menghadapi pertarungan politik pada pemilu 2009.
D. Konflik Intern Partai
Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, partai-partai Islam telah banyak terbentuk dan ikut dalam pemilu. Saat ini kehidupan partai-partai Islam kondisinya masih buruk. Secara umum, gambaran partai-partai Islam dalam 10 tahun terakhir diwarnai koflik internal yang berujung pada perpecahan partai sehingga terbentuklah partai Islam baru. PKB, misalnya, sebagian pendukungnya kini telah mendirikan dan bergabung ke dalam Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Partai ini dipelopori oleh sejumlah politisi dan kiai khos yang tidak sepaham dengan PKB. Karena itu, PKNU dapat membuat warga Nahdliyin terbelah, bahkan PKNU dapat mengurangi konstituen PKB secara signifikan pada 2009. Tidak hanya dikalangan Nahdliyin, PAN pun mengalami perpecahan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Partai Matahari Bangsa (PMB). Berdirinya PMB dilatarbelakangi oleh kekecewaan kalangan Muhammadiyah terhadap PAN, yang gagal memperjuangkan aspirasi politik warga Muhammadiyah. Karena itu juga, konstituen Muhammadiyah akan menjadi terbelah. Potret di atas menunjukkan, konflik internal parpol Islam tampaknya akan menjadi masalah utama yang akan menjebak mereka dalam titik nadir berpolitik pada pesta demokrasi 2009. Pecahan partai tersebut dapat diprediksi akan terjadi penggembosan politik pada induk pecahan partai tadi. Jika itu yang terjadi, maka suara partai Islam dan partai berbasis ormas Islam sulit diprediksi untuk memperoleh suara melampaui batas angka 30 % jika ditotal dari angka keseluruhan parpol Islam. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa parpol yang berdasarkan Islam atau menjadikan umat Islam sebagai basisnya, sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda menguat dan terkonsolidasi; masih tetap bergumul dengan pelbagai masalah internal, yang membuat hampir tidak mungkin bagi mereka dapat berkembang menjadi parpol yang kuat, modern, mampu menarik massa pemilih sehingga memiliki peluang yang kuat pada 2009.
E. Peluang Parpol Islam
Dinamika politik Islam di Indonesia menarik dan unik dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi setiap kali Pemilu digelar parpol yang berbasiskan Islam tetap saja mendapatkan dukungan minoritas. Kondisi seperti itu diyakini masih akan terjadi pada Pemilu 2009 mendatang. Pertanyaannya, bagaimana sebetulnya peluang dan seharusnya partai Islam menghadapi pemilu 2009? Meminjam perspektif Syamsuddin Harris, peluang parpol Islam maupun berbasis massa Islam tidak akan besar pada 2009. Menurutnya, ada pelbagai faktor yang dapat menyebabkan masih minimnya dukungan terhadap parpol Islam pada 2009. Salah satunya, parpol Islam masih kurang responsif terhadap kondisi masyarakat, ideologi partainya cenderung eksklusif serta krisis kepemimpinan dalam tubuh partai. Dari bermacam faktor di atas, hendaknya parpol Islam melakukan pembenahan intra maupun ekstra untuk meningkatkan dan paling tidak mempertahankan suara pemilihnya. Untuk itu, dalam memperkuat titik lemahnya, setidaknya beberapa hal bisa dilakukan oleh parpol Islam. Pertama, parpol Islam hendaknya responsif terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat dengan harus menjalankan program yang dapat menyelesaikan masalah riil masyarakat, baik bidang pendidikan, pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, parpol Islam harus merevitalisasi politik yang simbolik menjadi politik yang substantif, dalam arti menjabarkan secara jelas visi dan misi keislaman ke dalam program dan kerja politik yang relevan di masa kini. Kedua, partai Islam harus lebih mengedepankan kepentingan jangka panjang daripada jangka pendek partai. Kepentingan jangka panjang dalam arti tidak terjebak pada kekuasaan. Karena kekuasaan akan menjadikan partai-partai Islam melupakan tujuan jangka panjangnya. Dan sejauh ini, sindrom itulah yang masih menjangkiti parpol Islam. Ketiga, parpol Islam hendaknya bisa menjaga fatsoen politiknya. Melakukan hal ini perlu hati-hati karena kerakusan dalam berpolitik akan menjadikan boomerang yang siap menghantam bangunan karakter partai yang telah terbentuk secara mapan. Terakhir, parpol Islam hendaknya menggunakan manajemen modern dalam mengelola partai. Saat ini, manajemen keuangan parpol Islam belum memiliki sumber dan pengelolaan keuangan yang baik. Ini disebabkan oleh tidak adanya manajemen dan sumber keuangan yang jelas dalam partai. Selama ini, dapat disinyalir terjadinya konglemerasi dalam partai Islam. Konglemerasi dalam arti para konglemerat berada di belakang sumber keuangan partai-partai Islam yang pemasukan dan pengelolaan dananya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Melihat berbagai potret di atas, parpol Islam harus segera melakukan rekontruksi dan penataan mendasar agar posisinya pada 2009 meningkat dan membaik. Di samping itu, partai-partai Islam harus mempersiapkan kader-kadernya yang mampuni untuk menyuplai penyelenggara negara yang dapat memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan kebangsaan yang multidimensi baik di bidang ekonommi, budaya dan sosial politik.

Daftar Pustaka


http://www.islamemansipatoris.com
http://www.csrc.or.id
http://www.kammi.or.id